Tentang Kami

           

Dr. drs. Tatok Sudjiarto, S.H., M.H., M.T.L

Kasi Korwas ke - I  (2003 - 2005) Kompol DR.Drs.Tatok Sudjiarto,S.H.,M.H.,M.T.L

        Kasi Korwas ke - II (2005 - 2013)                  Kompol Wiji Lestanto,  S.H.,M.H

Kasi Korwas ke - III (2013 - Oktober 2021) Kompol Mujiyono,S.H., M.M

 

tttt Kasi Korwas PPNS ke - IV (Oktober 2021 - Maret 2022) Kompol Ganawati Candra Dini, S.H., S.I.K

          Kasi Korwas PPNS ke - V ( April 2022 - ....)                           Inspektur Satu Polisi Ridwan, SH

 

SEKILAS MENGENAL FUNGSI KORWAS PPNS

Keberadaan  Seksi Korwas PPNS adalah untuk melaksanakan amanat KUHAP yang memiliki peran Penyidik Polri dan PPNS untuk melakukan penanganan tindak pidana tertentu dan juga tujuan yang lain, dalam hal tersebut yakni agar kepolisian dapat menjalankan fungsinya sebagai pembina dari PPNS dapat berjalan dan pada akhirnya mencapai tujuan dalam penegakan hukum yang dicita – citakan. Kemungkinan masih banyaknya masyarakat yang bertanya bahkan dari berbagai kalangan, apa Korwas PPNS atau PPNS itu ?, serta apa yang mendasarinya hingga dapat melakukan kewenangan penyidikan ataupun upaya paksa seperti halnya yang dilakukan fungsi reserse / Penyidik Polri. Maka kami sekarang ini akan sedikit mengenalkan dan setidak – tidaknya orang ataupun suatu kalangan setelah membacanya mudah – mudahan dapat sedikit mengerti.

Tugas dan kewenangan penyidik sebagai aparatur penegak hukum yang menduduki urutan pertama dalam sistem peradilan pidana, tidak dapat terlepas dari sikap dan perilaku sebagai aparatur penegak hukum yang selalu mengundang perhatian masyarakat untuk mengikuti gerak – geriknya dalam perjalanan penegakan hukum, dalam kaitannya dengan kegiatan penyidikan Polri sebagai penegak hukum, pekerjaan polisi adalah yang paling menarik, oleh karena di dalamnya banyak dijumpai keterlibatan manusia sebagai pengambil keputusan. Polisi pada hakikatnya bisa dilihat sebagai hukum yang hidup. Karena memang di tangan polisi itulah hukum mengalami perwujudan setidak – tidaknya di bidang hukum pidana. Apabila hukum itu bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat diantaranya melawan kejahatan, maka pada akhirnya, polisi itulah yang akan menentukan ketertiban, siapa – siapa yang harus ditundukkan, siapa – siapa yang harus dilindungi dan seterusnya. Apa yang digambarkan di atas memperlihatkan demikianlah pandangan masyarakat terhadap aparatur penegak hukum (penyidik). Hal ini disebabkan ada kecenderungan yang kuat dikalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum.

Polisi, dan demikian pula PPNS sebagai penegak hukum pidana adalah aparatur pertama dalam proses penegakan hukum, ia menempati posisi sebagai penjaga, yaitu melalui kekuasaan yang ada dan merupakan awal mula proses pidana.

Suatu hal yang menjadi kendala manakala dihadapkan pada kenyataan, jika suatu peristiwa pidana pada umumnya merupakan suatu perbuatan melanggar beberapa ketentuan pidana / undang – undang. Disisi lain PPNS merupakan unsur badan eksekutif, bila dikaitkan dengan pembagian kewenangan dalam pemerintahan yang membagi 3 bidang kekuasaan yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Maka badan eksekutif yang melakukan fungsi yudikatif perlu dijembatani oleh suatu badan yang secara institusional diakui sebagai bagian dari subsistem yudikatif, dalam hal ini adalah Polri. Oleh karena penyidik Polri diberikan kewenangan untuk melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap proses penyidikan yang dilakukan oleh PPNS telah diatur dan diberikan wadah dasar secara hukum oleh KUHAP (Pasal 7 KUHAP).

Lembaga penyidikan merupakan salahsatu subsistem dari sistem peradilan pidana (criminal justice system). Subsistemsubsistem lainnya terdiri dari lembaga penuntutan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu apabila di dalam lembaga penyidikan terdapat Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), maka dapat dikatakan jika PPNS merupakan bagian dari sistem peradilan pidana (criminal justice system).

PPNS sebagai aparat penyidik tindak pidana dalam lingkup bidang tugasnya melaksanakan penyidikan di bawah koordinasi penyidik Polri merupakan bagian dari sistem peradilan pidana karena dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bekerjasama dan berinteraksi dengan subsistem – subsistem penegak hukum lain dalam kerangka sistem peradilan pidana. Meskipun PPNS mempunyai tugas dan wewenang tersendiri sesuai lingkup bidang tugas dan spesialisasinya, bukan berarti PPNS merupakan subsistem yang berdiri sendiri dalam sistem peradilan pidana. Sesuai dengan keberadaannya, maka dapat dikatakan PPNS adalah bagian subsistem kepolisian, sebagai salah satu subsistem peradilan pidana. PPNS sebagai bagian dari sistem peradilan pidana mempunyai hubungan kerja, baik dengan kepolisian, penuntut umum dan pengadilan. Ketentuan KUHAP yang mengatur hubungan kerja sama tersebut adalah sebagai berikut :

1. Hubungan Kerja PPNS dengan Polri
  a. Koordinasi dan Pengawasan PPNS berada pada Polri (Pasal 7 ayat 2);
  b. Petunjuk dan bantuan Polri kepada PPNS (Pasal 107 ayat 1);
  c. Penghentian penyidikan diberitahukan kepada Polri (Pasal 109 ayat 3);
  d. Penyerahan berkas kepada penuntut umum melalui Polri (Pasal 110);

2. Hubungan kerja PPNS dengan Penuntut Umum
  a. Kewajiban PPNS memberitahukan telah dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum (Pasal 109 ayat 1);
  b. Penghentian penyidikan diberitahukan kepada Penuntut Umum (Pasal 109 ayat 2);
  c. Penyerahan berkas perkara hasil penyidikan kepada Penuntut Umum (Pasal 110 ayat 1);
  d. Penyidikan tambahan berdasarkan petunjuk Penuntut Umum dalam hal berkas perkara dikembalikan karena kurang lengkap (Pasal 110 ayat 3);

3. Hubungan kerja PPNS dengan Pengadilan Negeri
  a. PPNS mengadakan penggeledahan rumah harus dengan surat izin ketua pengadilan negeri (Pasal 33);
  b. PPNS mengadakan penyitaan harus dengan surat izin ketua pengadilan negeri (Pasal 38);
  c. PPNS melakukan pemeriksaan harus izin khusus dari ketua pengadilan negeri (Pasal 47);
  d. Dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan, PPNS langsung menghadapkan terdakwa, barang bukti, saksi, ahli dan atau juru bahasa ke pengadilan negeri (Pasal 205).

Dari keseluruhan hubungan kerja tersebut di atas, meskipun PPNS mempunyai hubungan kerja dengan aparat penegak hukum lainnya, tetapi yang paling penting dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan peradilan pidana secara terpadu adalah hubungan kerja antara PPNS dengan Polri. Hal itu karena PPNS sebagai penyidik harus selalu berkoordinasi dan di bawah pengawasan Polri.

Dari semenjak masa berdirinya Polri sebagaimana disahkan dalam Undang - Undang Dasar pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan sekarang, tugas dan peran serta fungsinya mengalami perkembangan. Apabila pada masa awal disahkannya kepolisian nasional disamping melaksanakan tugas rutin kepolisian juga secara aktif ikut dalam perang mempertahankan kemerdekaan, maka pada saat sekarang ini berdasarkan Undang - Undang No 2 tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 2 merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Fungsi Kepolisian tercantum dalam undang – undang tidak terlepas dari fungsi hukum di dalam dasar dari adanya undang – undang tersebut dengan tujuan pokok menjaga ketertiban, serta sebagai alat pembaharuan masyarakat, dengan menciptakan undang – undang maka dapat diciptakan pembaharuan sikap dan cara berfikir. Pasal 4 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sehingga fungsi dasar keberadaan polisi secara umum adalah untuk menjaga agar keamanan dan ketertiban dalam masyarakat yang diharapkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, dan menjaga agar individu, masyarakat, dan negara yang merupakan 3 unsur utama dalam tatanan demokrasi tidak dirugikan.

Rumusan fungsi kepolisian di Indonesia tercantum di dalam Pasal 2 dari Undang – Undang  RI Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

Dalam penyelenggaraan negara, fungsi kepolisian dapat ditemukan dalam berbagai dimensi seperti dimensi politis, dimensi yuridis, dan dimensi sosiologis. Fungsi kepolisian dimensi politis diemban oleh lembaga tinggi negara dalam rangka pengawasan politis penyelenggaraan negara, misalnya hak interpelasi DPR merupakan fungsi kepolisian, tetapi hasilnya bersifat politis dan tidak bersifat pro justitia. Fungsi kepolisian dimensi sosiologis adalah fungsi kepolisian yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat berdasarkan kebutuhan masyarakat dalam lingkungan tertentu, kemudian mendapat pengukuhan dari Polri sebagai bentuk – bentuk pengamanan swakarsa, yang memiliki kewenangan kepolisian terbatas dalam lingkungan kuasa tempat, seperti satpam di perkantoran – perkantoran. Sedangkan fungsi kepolisian dalam dimensi yuridis adalah fungsi kepolisian yang mempunyai implikasi pro justitia yang terdiri atas fungsi kepolisian umum yang diemban oleh Polri dan fungsi kepolisian yang diemban oleh instansi dan atau badan pemerintah yang oleh atau atas kuasa undang – undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian dibidang teknisnya masing – masing, dan wewenang tersebut bersifat khusus dan terbatas dalam lingkungan kuasa soal – soal yang ditentukan dalam perundang – undangan. Pengemban fungsi kepolisian dalam dimensi yuridis ini diatur dalam pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang – Undang RI Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri yang berbunyi :

(1) Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu :

  1. Kepolisian khusus;
  2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil; dan / atau
  3. Bentuk – bentuk Pengamanan swakarsa.

(2) Pengemban fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, dan c melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang menjadi dasar hukumnya masing – masing.

Pengemban fungsi kepolisian sebagaimana tersebut di atas, yang diberikan wewenang untuk melakukan tindakan represif yustisial adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (disingkat PPNS), misalnya PPNS yang bertugas dilingkungan Ditjen Pajak, Ditjen Bea Cukai, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Ditjen Imigrasi, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah dan lain - lain.

Sesuai penjelasan di atas, maka Polri selaku pengemban fungsi kepolisian umum memiliki tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana (Pasal 14 ayat 1 huruf g dari Undang – Undang RI Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri), sedangkan PPNS hanya berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu sesuai undang – undang yang menjadi dasar hukumnya masing – masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri (Pasal 7 ayat 2 KUHAP).

Mekanisme pelaksanaan koordinasi dan pengawasan (korwas) yang dilakukan Penyidik Polri terhadap PPNS dalam proses penyidikan sebenarnya sudah diatur secara jelas dalam Undang Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan Undang Undang RI Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan tata cara pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentukl – Bentuk Pengamanan Swakarsa, misal dalam hal PPNS memberitahukan dimulainya penyidikan sejak awal penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri, selanjutnya Penyidik Polri wajib memberikan bantuan teknis, taktis, upaya paksa maupun konsultasi penyidikan kepada PPNS guna kesempurnaan penyelesaian berkas perkara, menghadiri dan memberi petunjuk saat gelar perkara yang dilaksanakan PPNS, menerima berkas perkara dari PPNS dan meneliti kelengkapan persyaratan baik formil dan meteriilnya, lalu meneruskan kepada Penuntut Umum, kecuali dalam undang – undang yang menjadi dasar hukumnya menyebutkan lain. Pedoman terakhir yang ditetapkan dalam pelaksanaan penyidikan oleh PPNS maupun dalam koordinasi dan pengawasan oleh penyidik Polri, yaitu Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh PPNS dan Peraturan Kapolri Nomor 20 tahun 2010 tentang Koordinsi, Pengawasan, dan pembinan penyidikan bagi PPNS, yang bertujuan agar terwujud penyidikan yang bersinergi dan profesional antara PPNS dan Penyidik Polri dengan mengedepankan PPNS dalam menangani tindak pidana di lingkup tugas dan wewenangnya.

Berdasarkan Undang – Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, proses peradilan pidana di Indonesia melalui beberapa tahapan yaitu tahap penyidikan yang menjadi kewenangan kepolisian dan PPNS, tahap penuntutan yang menjadi kewenangan penuntut umum, dan pemeriksaan di depan sidang pengadilan yang menjadi kewenangan hakim, dan tahap pembinaan yang menjadi kewenangan Lembaga Pemasyarakatan. Subsistemsubsistem ini dalam sistem peradilan pidana diharapkan dapat bekerja sama secara bersinergi, sehingga terbentuk suatu sistem peradilan pidana yang terpadu, yaitu terdapatnya kesamaan pendapat atau persepsi terhadap tujuan sistem peradilan pidana di Indonesia, sehingga setiap lembaga yang terkait dalam proses peradilan pidana tidak hanya melihat kepentingan masing – masing lembaga, akan tetapi demi kepentingan seluruh sistem peradilan pidana.

Tujuan sistem peradilan pidana tidak akan tercapai apabila tidak ada keterpaduan antar subsistem dalam sistem peradilan pidana yang biasa dikenal dengan ”Criminal Justice System”, karena apabila keterpaduan dalam sistem peradilan pidana tidak dilakukan, maka ada tiga kerugian yang mungkin akan terjadi :

  1. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing – masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama;
  2. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah – masalah pokok masing – masing instansi (sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana), dan
  3. Karena tanggungjawab masing – masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektifitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.

Proses penyidikan tindak pidana merupakan salah satu subsistem dalam sistem peradilan pidana di Indonesia sebagaimana diatur dalam KUHAP dan dalam proses penyidikan sangat perlu adanya sinkronisasi dan keharmonisan pada subsistem penyidikan dalam sistem peradilan pidana. Dengan memperhatikan ruang lingkup wewenang tersebut di atas, tidak dapat disangkal lagi jika proses penyidikan sejatinya bukan proses yang sederhana, karena tidak setiap institusi dapat melaksanakannya. Apalagi hanya dilakukan oleh institusi yang tugas pokok sejatinya bukan sebagai penyidik karena dikhawatirkan akan dapat menimbulkan kesalahan prosedural yang berpotensi terlanggarnya hak asasi seseorang. Dilibatkannya PPNS, yang sejatinya merupakan bagian dari institusi eksekutif, dalam proses penyidikan tindak pidana lebih banyak dilatarbelakangi kondisi faktual di lingkungan internal Polri yang mana masih memiliki kekurangan sumber daya. Sehingga kewenangan PPNS dalam melakukan penyidikan tidak dapat dipisahkan dari kedudukan Polri sebagai koordinasi dan pengawasan jika ditinjau dari kerangka Criminal Justice System. Dalam kerangka Criminal Justice System institusi utama yang menjadi pilar penopang berjalannya sistem tersebut adalah kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman.

Apabila PPNS maupun lembaga – lembaga lainnya di luar Polri, yang sejatinya merupakan subordinasi dari lembaga eksekutif diperkenankan untuk langsung melakukan tugas – tugas penyidikan menggantikan kedudukan Polri sebagai penyidik, maka dikhawatirkan proses penegakan hukum nasional yang selama ini dibangun atas landasan Criminal Justice System akan tercederai mengingat eksekutif tidak masuk dalam kerangka Criminal Justice System. Oleh karena itu, agar Criminal Justice System tidak tercederai dengan masuknya PPNS sebagai institusi penyidik, maka KUHAP sejatinya dapat menyatakan jika PPNS tidak diperkenankan untuk secara langsung menyerahkan hasil pemeriksaan perkaranya kepada jaksa penuntut umum tetapi harus melalui Penyidik Polri.

Demikian sebagaimana telah kami jelaskan secara singkat di atas, dan sebagai kerangka analisa berpikir kreatif dalam menjelaskan dan mengenalkan, apa Korwas PPNS serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) itu, serta segala apa yang mendasarinya. Pelaksanaan koordinasi dan pengawasan Seksi korwas PPNS pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya terhadap proses penegakan hukum yang dilakukan oleh PPNS yang ada diwilayah hukum Polda Metro Jaya secara umum telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang – undangan.

Sebagai bagian dari organisasi Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Seksi Korwas PPNS telah banyak melakukan kegiatan – kegiatan dalam rangka koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap PPNS di seluruh wilayah hukum Polda Metro Jaya, yang kesemuanya bermuara pada pemberdayaan PPNS dan sinergitas polisional antara Penyidik Polri dengan PPNS yang ada di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Seksi Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda Metro Jaya telah banyak sekali melakukan langkah – langkah strategis dan tindakan real, kongkret dan nyata dalam membina, mengawasi dan mengkoordinasikan kinerja PPNS dalam penanganan tindak pidana di instansinya masing – masing.

TERIMA KASIH