Berkas Perkara penyidikan bidang perpajakan diteruskan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta

Jakarta Selatan, Dalam upaya menindaklanjuti hasil temuan dari pemeriksaan sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan penegakan hukum yang berbentuk penyidikan pajak. Penyidikan menjadi proses kelanjutan dari hasil pemeriksaan yang terindikasi bukti permulaan. Bukti permulaan yaitu keadaan, bukti, atau benda yang memberikan petunjuk adanya suatu tindak pidana kasus perpajakan. Pengumpulan bukti ini untuk menemukan titik terang sebuah tindak pidana perpajakan bahkan bisa ditemukan tersangkanya. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana perpajakan dilakukan mengikuti ketentuan dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.Jika dilihat dalam definisi yang dijelaskan bisa ditarik kesimpulan jika utamanya tujuan dilakukannya penyidikan yaitu sebagai menemukan bukti beserta tersangka yang melakukan tindak pidana perpajakan.Secara sederhana, penyidikan merupakan suatu proses keberlanjutan dari proses pemeriksaan yang mengindikasikan adanya bukti permulaan yakni suatu keadaan, benda maupun bukti yang dapat memberikan petunjuk terjadinya tindak pidana perpajakan. Kegiatan penetapan tersangka telah diluncurkan oleh instansi Kanwil DJP Jakarta Selatan I PPNS dan perkara perpajakan yang juga ditangani oleh Kanwil DJP Jakarta Timur melalui Penyidik Polri Pengemban Korwas PPNS Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2022 atas dugaan pelanggaran terhadap Pasal 39 ayat (1) huruf i UU No.28 Tahun 2007 ttg Perubahan Ketiga atas UU No.6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telar beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Komentar

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments