Gelar Perkara terkait permasalahan pekerja dalam masa wabah pandemi Covid – 19

Jakarta Pusat, Seperti diketahui bersama, adanya Wabah Pandemi Covid-19 telah merubah keadaan global terutama dari segi ekonomi, yang mana paling terdampak atas hal tersebut. Jika dilihat lebih dalam, yang sangat merasakan dampak terbesar dari pandemi ini adalah masyarakat kecil dan para pegawai yang menggantungkan nasibnya kepada perusahaan. Sebagian besar pemberitaan menayangkan banyak perusahaan yang merumahkan karyawannya ataupun terpaksa mem-PHK mereka karena tidak adanya pemasukan. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah membolehkan perusahaan yang terdampak pandemi covid-19 melakukan penyesuaian pembayaran upah kepada pekerja jika sudah tak mampu membayar sesuai perjanjian. Kelonggaran ini tertuang dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 104 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Kerja Selama Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Namun, penyesuaian upah tersebut harus berdasarkan kesepakatan antara perusahaan dengan pekerja. Artinya, keputusan itu tak bisa sepihak dari perusahaan saja. Aturan terkait penyesuaian upah ini juga berlaku bagi perusahaan yang melaksanakan kerja shift. Nantinya, kesepakatan penyesuaian upah harus dibuat tertulis dan memuat beberapa hal, seperti besaran upah, cara pembayaran upah yang dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan. Terkait penanganan hal tersebut oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta, atas permohonan dari instansi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta ke Ditreskrimsus Polda Metro Jaya adanya beberapa perkara yang harus dilakukan gelar perkara bersama Polda Metro Jaya. Maka pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 terhadap perkara beberapa perusahaan dilakukan gelar perkara bersama bagian wassidik Ditreskrimsus Polda Metro.

Komentar

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments